KEWIRAUSAHAAN TERAPAN.

2018, pemerintah bakal salurkan Rp 1,4 miliar per desa.

Merdeka.com - Pemerintah bakal menganggarkan dana sebesar Rp 120 triliun untuk 74.910 desa di Tanah Air pada tahun mendatang. Dengan kata lain, setiap desa bakal mendapatkan dana sebesar Rp 1,4 miliar.

"Ini untuk mendukung pembangunan di Indonesia yang di mulai dari desa sesuai dengan Program Presiden Jokowi," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, di Jakarta, Minggu (9/4).

Dia menyebut, setiap tahun anggaran desa selalu meningkat. Pada 2016, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp 46,9 triliun. Tahun ini meningkat menjadi sebesar Rp 60 triliun.

Menurut Eko, dana tersebut harus dimanfaatkan untuk pengembangan produk unggulan dan Badan Usaha milik Desa (BUMDes). Kemudian pembangunan embung dan sarana olah raga desa.

"Pemerintah telah mencanangkan pembangunan 30 ribu embung pada 2017 di daerah tanah tadah hujan dengan areal sekitar 4 juta hektar (ha)," jelasnya.

"Setiap desa wajib menyisihkan dana Rp 200 sampai 500 juta untuk membuat embung." [yud]

Dirikan Mitra BUMDes, Kemendes dan Bulog Percepat Pertumbuhan Ekonomi Perdesaan.

Jakarta, NU Online

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bersama Bulog dan BUMN membentuk PT Mitra BUMDes Nusantara (MBN) untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di desa-desa. PT MBN dibentuk sebagai holding untuk mengkoordinir Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

 

“Dengan adanya PT Mitra BUMDes Nusantara ini diharapkan seluruh BUMDes akan ada di seluruh Indonesia dan ada pendampingan. Kemudian program-program pemerintah akan bisa disalurkan melalui PT MBN. Lembaga ini diharapkan bisa menjadi link and match antara usaha kecil dan industri besar sebagai sebuah tim,” ujar Mendes PDTT Eko Sandjojo saat acara pembentukan PT Mitra BUMDes Nusantara di kantor Bulog, Jakarta, Selasa (4/4). 

 

Menteri Eko menambahkan, alasan menggandeng Bulog karena lembaga tersebut mampu menjangkau daerah pertanian dan memahami proses pascapanennya. Bulog mengambil inisiatif bersama Kopelindo dan dibantu empat Bank BUMN lainnya untuk memperkuat manajemen PT MBN. Skema yang disiapkan yakni 51 persen kepemilikan saham akan dipegang oleh PT. MBN. Sementara sisanya akan dipegang oleh BUMDes.

“Kami siapkan organisasi minimalnya. Kami juga siapkan sumber daya manusianya. SDM di pusat sudah disiapkan dalam tim. Pedesaaan kini juga sudah ada peran. Kami juga gandeng BUMN. Artinya, yang kita ingin raih bukan sekedar uang, melainkan tenaga mereka yang bisa menjadi pemimpin di daerahnya,” jelas Direktur Utama Bulog, Djarot Kusumayakti. 

 

Selain itu, lanjut Djarot, Mitra BUMDes juga akan menjadi kepanjangan tangan bagi Bulog untuk masuk pada ekonomi pedesaan. Seluruh proses keterjangkauan pangan dan produk dapat ditangani dengan baik.

 

“Hari ini simbol kesepakatan kemajuan lebih nyata lagi. Ini dapat dilaksanakan penuh tanggung jawab dalam rangka mewujudkan negara berkedaulatan pangan dan ekonomi yang berkeadilan,” ujar Djarot.

 

Pada tahap awal, PT MBN akan menjadi mitra pengadaan untuk produksi di desa. Dari proses tersebut, desa akan diarahkan untuk menjadi lumbung-lumbung pangan desa serta sebagai transaksi perdagangan pangan. Djarot menambahkan, lahirnya PT MBN bukan untuk menjadi pesaing. Nantinya, insentif yang masuk ke desa akan disalurkan melalui badan tersebut dengan formula yang menguntungkan bagi desa dan Mitra BUMDes.

 

“Jangan sampai timbul persepsi PT MBN akan mematikan usaha bisnis yang telah ada. Saya pesan kepada komisaris dan direksi Mitra BUMDes, jangan pernah mengambil alih bisnis yang sudah dilakukan masyarakat. Yang boleh kita lakukan adalah menambah kapasitas pasarnya, teknologinya, dan serapan bahan bakunya,” tutupnya. (Red: Fathoni)

UPAYA BANGUN INDONESIA GEMILANG.

BADAN USAHA MILIK DESA.